Pemerintah AS Paling “Kepo” di Twitter

Knowing Every Particular Object (Kepo) memang pantas disematkan pemerintah Amerika serikat. Rabu kemarin, Twitter merilis laporan transparansi mengenai permintaan pemerintah dunia di berbagai negara akan informasi akun pengguna di Twitter. Dan Amerika Serikat, menjadi pemerintah negara paling banyak di dunia yang menginginkan informasi itu.

Pada semester pertama tahun ini, pemerintah AS yang paling sering mengejar data pengguna Twitter. Pemerintah di bawah Presiden Barack Obama itu menyumbang 78 persen dari semua permintaan pemerintah dunia yang diterima oleh Twitter. Pemerintah di berbagai negara biasanya meminta informasi pengguna Twitter guna kepentingan investigasi kriminal atau keamanan nasional.

Dalam enam bulan pertama di di tahun ini, Twitter telah menerima 1.157 permintaan informasi. Angka tersebut naik 55 persen dari 1.009 permintaan pada semester kedua 2012 dan 849 pada semester pertama di tahun yang sama juga. AS menempati posisi pertama dengan 902 permintaan, lalu diikuti Jepang 87 permintaan, dan pemerintah Inggris berada di posisi ke tiga sebanyak 26 permintaan.

Dari 902 permintaan tersebut, adapun alasan pemerintah Amerika Serikat, yakni 56 persen terkait surat perintah pengadilan, 23 persen untuk surat penggeledahan, 11 persen perintah pengadilan, dan 10 persen proses hukum lainnya.

Bagi Twitter, ini laporan transparansi pertamanya. Itu dilakukan setelah seorang whistle blower bernama Edward Snowden membocorkan praktik mata-mata pemerintah AS di dunia maya. Banyak pihak yang ingin mengetahaui kebenaran ocehan Snowden tersebut. Laporan transparansi ini setidaknya bisa memberikan sedikit fakta bahwa AS merupakan negara paling serba ingin tahu tentang segalanya dibanding negara lainnya.

“Sebuah percakapan penting telah dimulai, mengenai sejauh mana perusahaan harus dibolehkan untuk mempublikasikan permintaan keamanan nasional.” kata Twitter dilansir Cnet.

Ada 36 negara yang masuk ke dalam daftar laporan Twitter tersebut, termasuk Indonesia. Walaupun pemerintah Indonesia masuk, namun uniknya data tersebut menunjukan tidak ada permintaan. Ini artinya, pemerintah Indonesia, termasuk 10 negara lainnya, tidak tertarik memata-matai informasi pengguna di twitter.