Pria Kanada Didenda Karena Tolak Beri Password Smartphone

Belum lama ini seorang pria asal Ste-Anne-des-Plaines, Quebec, Kanada, tersandung kasus yang berhubungan dengan digital privacy. Alain Philippon, nama pria berusia 38 tahun tersebut, diancam hukuman 1 tahun penjara atau denda 25,000 dolar Canada karena dianggap bersalah setelah menolak memberikan password smartphone BlackBerry miliknya ke petugas penjaga perbatasan.

Menurut CBC News, Philippon didakwa dengan tuduhan menghalangi petugas perbatasan setelah menolak memberikan password smartphonenya ke petugas Canada Border Services Agency (CBSA) saat masuk kembali ke negara tersebut setelah melakukan perjalanan ke Republik Dominika. Sidangnya sendiri dijadwalkan akan digelar pada 12 Mei mendatang dan saat ini ponsel pintar miliknya sudah disita pihak yang berwenang.

Peraturan ini sebenarnya sudah diterapkan di banyak negara termasuk Inggris dan Amerika Serikat tentunya. Disebutkan bahwa wisatawan diminta agar mengijinkan petugas perbatasan untuk memeriksa ponsel dan laptop mereka sementara waktu. Namun isu untuk menjadikan persyaratan ini menjadi hal yang legal dimana orang-orang secara aktif mengungkap password atau kunci enkripsi telah menjadi topik perdebatan terutama di Amerika Serikat yang dikenal sangat menjaga dan menghormati privasi warganya.

Sebagai contohnya, dalam Amandemen Kelima dari Konstitusi Amerika Serikat, pada dasarnya berarti bahwa setiap individu harus dilindungi dari keharusan untuk mengkriminalisasi diri mereka sendiri, dan mengungkapkan password atau kunci enkripsi dapat ditafsirkan sebagai ‘kriminalisasi’ itu sendiri. Dan meskipun hal ini sudah diuji coba di sejumlah kasus pengadilan dan individunya sendiri kadang diminta untuk membuat isi laptop mereka mudah diakses oleh pihak berwenang dengan mendeskripsi piranti mereka.

Dan berdasar kasus Alain Philippon ini, akan membuktikan sebuah percobaan yang menarik pada peraturan yang sudah ada di Kanada yang mengijinkan petugas ba cukai untuk memeriksa barang bawaan mereka saat memasuki negara tersebut. Bagaimanapun juga, isu spesifik apakah seorang wisatawan benar-benar wajib untuk mengungkap password atas permintaan belum dapat dimasukkan dalam pengadilan.

Sementara itu, di wilayah New Zealand juga tengah dicari cara untuk bisa meminta para wisatawan yang masuk ke negara itu agar mau mengungkap password mereka, dengan ancaman hingga tiga bulan penjara jika menolak mematuhinya. Dan dengan pesatnya perkembangan dunia digital, tak akan mengejutkan jika kasus semacam ini akan banyak ditemui dan akan diujicobakan di pengadilan seluruh dunia.