Internet Broadband Menentukan Produktivitas Masyarakat

Melanjutkan pembahasan mengenai diskusi “Indonesia Timur Lebih Butuh Broadband,”  Ketua Puskakom UI, Dr. Inaya Rakhmani memberikan presentase tentang kebutuhan penggunaan layanan internet di khususnya wilayah timur. Ia menyebutkan bahwa pada dasarnya kebutuhan penggunaan internet adalah sama. Namun angka persentasi yang menonjol untuk kebutuhan di wilayah timur adalah dalam sektor pendidikan. Yaitu 38% untuk wilayah timur dan 27% untuk Indonesia Barat. Sementara di wilayah Barat, penggunaan internet lebih menonjol pada kebutuhan sosialiasi, hiburan dan lifestyle.

Hal tersebut tentu menunjukan bahwa wilayah timur sangat membutuhkan fasilitas yang mampu menunjang potensi tersebut. Dengan akses informasi yang lebih baik, tentu akan mampu meningkatkan kualitas SDM di wilayah timur. Ini juga sesuai dengan program pembangungan pemerintah untuk KTI (kawasan wilayah timur), yang memprioritaskan perbaikan angka statistk Indeks Pembangunan Manusia. “Sayangnya akses informasi internet di wilayah timur masih mengandalkan layanan internet mobile, yang juga sering terkendala oleh signal yang buruk ,“ ujar Endah Triastuti, Ketua peneliti Puskakom UI.

Sementara itu, perwakilan dari Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Nonot Harsono memberikan tanggapannya mengenai hal tersebut. Ia mengakui jika akses Broadband akan meningkatkan banyak hal di daerah-daerah. Sebut saja penerapan rencana pemerintah seperti E-KTP, E-GOV, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar dan lain-lain, tentu akan terlaksana dengan baik apabila sistem di daerah telah mumpuni untuk mengadopsi sistem tersebut. Dan untuk mengoptimalkan sistem itu, hal yang paling pertama dibutuhkan adalah adanya akes internet cepat, jaringan kabel optik Broadband.

PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, (Telkom) menjadi salah satu perusahaan yang akan segera mewujudkan jaringan kabel serat optik yang membentang dari Manado-Maluku-Papua hingga Manokwari. Untuk menjamin terlaksananya rancangan tersebut, perlu ada insentif dan regulasi dari pemerintah agar bisa menarik investasi dari perushaan serta penyedia ISP lainnya agar bisa mewujudkan internet broadband di wilayah Indonesia Timur.

“Cara paling realistis menurut saya adalah pemerintah harus menggunakan dana kontribusi USO sebesar 1,8 triliun pertahun untuk menutup biaya oprasional penyediaan ekses broadband di KTI,” ujar Nonot Harsono.