Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2 Tinggal Beberapa Hari Lagi!

Sebelumnya, Jagat Review telah memberitakan bahwa Harry Potter and the Deathly Hallows Part 2, Transformers 3, dan Kung Fu Panda 2 DIPASTIKAN tayang di Indonesia melalui situs resmi Lembaga Sensor Film yang sudah mencantumkan ketiga film tersebut di daftar masuk film impor. Kepastian tersebut akhirnya ditegaskan oleh Djonny Syafruddin, ketua Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

Dalam jumpa pers yang diadakan Sabtu (23/7) di The Acacia Hotel, Jakarta, Djonny mengamini hal tersebut. “Harry Potter 7 part 2, Transformers 3, dan Kung Fu Panda 2 dipastikan akan tayang di Indonesia. Untuk saat ini, film yang diprioritaskan untuk tayang secepatnya adalah Harry Potter 7  Part 2 karena melimpahnya permintaan dari berbagai pihak, khususnya masyarakat,” ujarnya. Ditanya mengenai tanggal pasti penayangan HP 7 Part 2, Djonny tidak dapat menyebutkan tanggal tepatnya, “Kopi filmnya sudah sampai di Indonesia dan dalam tahap pengerjaan subtitle. Sekitar 99 kopi akan disebar ke seluruh Indonesia sehingga membutuhkan  waktu untuk mengerjakannya. Kepastiannya, film tersebut akan tayang akhir bulan ini”. Setelah HP 7, akan menyusul film lainnya, yaitu Transformers 3 dan Kung Fu Panda 2. “Penayangan film-film tersebut akan diselingi dengan film-film nasional yang memang sudah mendapatkan jatah tayang sepanjang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Dengan begitu, film nasional tidak akan kehilangan penonton.”

Thank You to Omega Film!

Hak distribusi HP 7 dan film-film yang berada di bawah naungan MPAA (Motion Pictures Association of America) jatuh ke Omega Film. Sebelumnya, film-film MPAA rutin diimpor oleh dua distributor lama yang belakangan terjegal permasalahan pajak dengan Dirjen Pajak dan Kemenkeu. Kenyataannya, tidak ada satu pun yang ingin mangkir dari beban pajak yang sudah diatur dalam UU Perpajakan mengenai film Impor. Kisruh tersebut terjadi akibat misinterpretasi dalam memahami aturan perpajakan yang mengendap selama bertahun-tahun, “Semuanya karena misinterpretasi, bukan karena kesengajaan. Untungnya, semuanya telah didiskusikan dan masalah ini pun perlahan telah mencapai titik terang,” tambah Djonny. Peristiwa ini pun mendorong Dirjen Pajak dan Kemenkeu untuk mengobservasi ulang pajak distribusi yang tadinya dipatok dari per meter kopi menjadi per durasi.

Kabar ini tentunya melegakan seluruh pihak, baik pemerintah, insan perfilman, dan penikmat film Hollywood di Indonesia. Selama 5 bulan berada dalam masa vakum, perbioskopan Indonesia sempat mengalami keterpurukan dan pendapatan pajak tontonan menurun drastis mencapai lebih dari 50%. “Di bulan pertama tahun 2011, pendapatan dari sektor pajak tontonan untuk wilayah DKI Jakarta tercatat 3,9 milyar. Lalu, secara berangsur-angsur terjadi penurunan dan mencapai 1,8 milyar pada Juni lalu,” terang Djonny.