[PR] Fujitsu Sebagai Penyedia Infrastruktur TI yang Andal Bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Infrastruktur server modern menjadi platform yang kokoh bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Jakarta, 17 Oktober, 2011 – Fujitsu, sebagai salah satu pemimpin dalam penyediaan solusi bisnis, teknologi informasi dan komunikasi, hari mengumumkan telah terpilih untuk menyediakan infrastruktur TI yang andal bagi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPBN), Kementerian Keuangan Republik Indonesia, guna mewujudkan visi dan misi mengelola keuangan negara secara transparan, akuntabel, terintegrasi dan berbasis kinerja, sekaligus mendukung integrasi telematika di instansi tersebut.

Fujitsu menyediakan infrastruktur lengkap mulai dari server sampai storage dari lini PRIMERGY, PRIMEQUEST, SPARC Enterprise dan ETERNUS. Pada 2007, Fujitsu terpilih setelah melalui proses tender pemerintahan yang ketat sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden No.80/2003. Berbekal arsitektur infrastruktur baru ini, DJPBN bisa mencapai kinerja dan skalabilitas maksimal, sekaligus mengurangi kompleksitas dan total biaya kepemilikan. Tidak hanya itu, infrastruktur server yang modern menjadi platform yang kokoh bagi DJPBN untuk menyempurnakan tingkat kematangan TI dan tata kelola TI – dua komponen penting guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi dan berbasis kinerja.

“Fujitsu telah menggelar pondasi yang kokoh untuk menyelaraskan infrastruktur TI dengan bisnis kami, sekaligus mendukung implementasi ICT yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Keuangan,” kata Muhammad Ridzal, ST, MT, Kepala Dukungan Teknis Perangkat Keras dan Perangkat Lunak Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. “Kini, kapasitas kami meningkat berkali-kali lipat dan tingkat ketersediaannya lebih tinggi, namun dengan jumlah peranti keras yang lebih sedikit dibandingkan infrastruktur sebelumnya. Saat ini kami juga memiliki skalabilitas yang cukup untuk memenuhi berbagai kebutuhan pengembangan di masa depan, seiring dengan upaya pemerintah terus mendorong berbagai inisiatif mewujudkan tata kelola manajemen keuangan yang baik, di seluruh instansi.”

Server Fujitsu digunakan untuk menyimpan database anggaran negara, sistem penggajian dan berbagai aplikasi buatan DJPBN sendiri, sekaligus menangani Intranet dan pengawasan Web. Infrastruktur server DJPBN memproses jutaan data per tahun. Arsitektur server blade yang digunakan DJPBN mampu menghadirkan kekuatan pemrosesan yang lebih banyak namun dengan manajemen kabel, storage dan pemeliharaan yang lebih mudah dan sederhana. Kemampuan load balancing dan manajemen failover juga lebih mudah sementara konsumsi listrik bisa dihemat.

DJPBN dibentuk pada 2004, terdiri dari delapan eselon dua dan 30 kantor wilayah. DJPBN bertanggung jawab menyusun dan menerapkan kebijakan dan prosedur seputar perbendaharaan negara. Fungsi inti dari DJPBN adalah mengelola implementasi anggaran negara dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), oleh lebih dari 20.000 kelompok kerja yang tersebar di seluruh Nusantara. DJPBN mengkoordinasikan seluruh kelompok kerja itu melalui 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

TI berperan penting dalam upaya DJPBN menjalankan fungsi dan tanggung jawab tersebut. DJPBN memiliki lingkup yang luas dengan kebutuhan bisnis yang unik, termasuk penerapan Treasury Single Account (TSA) sehingga instansi tersebut mengembangkan sendiri seluruh aplikasinya. Untuk mengkoordinasikan seluruh tugas dan menyebarluaskan informasi kepada ribuan satuan kerja dan KPPN, DJPBN menggunakan portal Web terpusat. Selain itu, DJPBN juga membangun portal e-learning dan perpustakaan digital untuk membantu petugas mendapatkan informasi, kebijakan, standar dan prosedur terbaru dalam perbendaharaan dan akuntansi negara. Namun, DJPBN akan terus meningkatkan kapasitas TI-nya.

“Kami membutuhkan solusi yang unggul secara teknis dan memiliki skalabilitas tinggi sehingga mampu secara strategis mendukung visi dan misi DJPBN menjalankan manajemen anggaran negara yang transparan, akuntabel, terintegrasi dan berbasis kinerja. TI yang selama ini adalah support bagi DJPBN harus mampu memenuhi kebutuhan itu, dengan meningkatkan kematangan tata kelola TI. Infrastruktur adalah tahap awal sekaligus terpenting,” tutur Ridzal. “Bersama dengan Fujitsu, kami yakin bisa lebih memberdayakan para pengguna kami dan sekaligus lebih siap meningkatkan kematangan TI dan tata kelola TI lebih tinggi lagi.”

Salah satu tantangan dalam proyek implementasi adalah kecepatan dan meminimalisir gangguan bisnis karena DJPBN menerima laporan anggaran dari kelompok kerja dan KPPN secara harian. Dalam proyek ini, Fujitsu bekerjasama erat dengan tim TI di DJPBN untuk memberikan dukungan teknis dan pengetahuan teknologi.

“Kami sangat senang bisa memberikan  teknologi terbaik bagi DJPBN yang memungkinkan instansi tersebut menyelaraskan TI dengan bisnis,  sekaligus mendukung integrasi ICT. Sudah menjadi komitmen kami untuk menyediakan solusi dan layanan TI yang lengkap dan berfokus pada pelanggan,” ungkap Achmad S. Sofwan, Presiden Direktur PT Fujitsu Indonesia.”