Pajak Barang Mewah Bikin Ponsel BM Makin Marak

Rencana Pemerintah Indonesia mengenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 20 persen atas ponsel di atas Rp 5 juta, mendapat sambutan negatif dari Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI). Pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan tersebut.

Melalui kebijakan pajak tersebut, seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah ingin merangsang pertumbuhan industri ponsel dalam negeri dan memotivasi vendor global bisa mendirikan pabrik perakitannya di Tanah Air. Namun, asosiasi tersebut memandang, kebijakan itu juga akan merangsang pertumbuhan pasar gelap ponsel atau Black market (BM) makin menjadi-jadi di Tanah Air.

“Sebuah keseimbangan harga yang signifikan antara ponsel yang diimpor secara legal dan yang diimpor secara ilegal, pasti akan merangsang pertumbuhan pasar gelap,” kata ketua APSI, Hasan Aula, seperti dikutip dari Cellular News.

Hasan menjelaskan, PPnBM tentunya akan membuat harga ponsel yang masuk ke Indonesia menjadi jauh lebih mahal. Pasalnya, vendor akan langsung mengeluarkan harga setelah pajak ketika masuk, meski di negara asalnya atau negara lain jauh lebih murah.

Terlebih, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan baru terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) sebesar 10 persen dan 7,5 persen Pajak Penghasilan (PPh) terhadap penjualan ponsel. Alhasil, harga ponsel akan naik hampir 40 persen setelah dikenakan PPn, PPh, dan ditambah PPnBM. Belum lagi, nilai tukar terhadap dolar AS sering ikut merusak harga ponsel dalam negeri.

Skenario terburuk bila PPnBM ini diterapkan ialah, angka penyelundupan ponsel mahal bakal meningkat hingga 50 persen menjadi lebih dari 10 juta unit dalam setahun. Saat ini pun, penyelundupan ponsel diperkirakan telah berkisar 20-30 persen guna menghindari bea masuk sekitar 2,5 persen.

“Distributor resmi pun takut bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan penjual ponsel pasar gelap yang menjual ponsel dengan harga kurang dari ponsel yang diimpor secara legal. Dengan memberantas pasar gelap, kami dapat menyediakan iklim usaha yang lebih kondusif,” ujar Usun Pringgodigdo, kepala divisi teknologi APSI.